Rabu, 31 Maret 2010

SEBUAH ISU UNTUK PARA PEROKOK (di Fakultas Hukum UGM)


Universitas Gadjah Mada telah mengumumkan diri sebagai kampus bebas asap rokok pada bulan Juni setahun yang lalu. Bersamaan dengan itu, dalam deklarasi 9 juni 2009 tersebut telah disepakati bahwa UGM bermaksud untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang memiliki kualitas udara yang bersih dan sehat sebagai bentuk pengembangan kampus serta mengurangi angka kematian akibat rokok. Klinik konsultasi berhenti merokok yang diresmikan bersamaan dengan deklarasi tersebut agaknya kurang diminati para perokok aktif yang sudah terlanjur kecanduan menghisap batang rokok dan asap hasil pembakarannya.
Peraturan Rektor
Sebelum adanya deklarasi tersebut, memang telah ada peraturan rektor tentang kawasan bebas rokok yaitu Peraturan Rektor UGM Nomor 29/P/SK/HT/2008 yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya, 2 Januari 2008. Disebutkan bahwa, rokok merupakan zat adiktif yang bila digunakan akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia.
Namun begitu, banyak pendapat bahwa aktivitas merokok adalah hak setiap orang. Melarang seseorang untuk merokok dapat pula dikategorikan pelanggaran terhadap hak asasi si perokok, mungkin benar, lantas bagaimana dengan hak atas udara bersih dan segar bagi yang tidak merokok? Oleh karenanya, untuk melindungi hak dari perokok (aktif) dan juga sebagai bentuk perhatian universitas terhadap kesehatan mereka yang tidak merokok, akan dibuat kawasan bebas rokok dan kawasan merokok.
Rencananya, kawasan bebas rokok di UGM akan dipasangi palang atau semacam tanda yang mudah terbaca, yang memberitahukan publik bahwa kawasan tersebut bebas rokok. Penempatan tanda / palang petunjuk tersebut tidak boleh terhalang ataupun mengganggu mobilitas orang lain. Selain itu, akan disediakan pula semacam area khusus bagi mereka yang merokok yang terpisah dari kawasan bebas rokok. Tempat khusus merokok tersebut rencananya akan dilengkapi dengan alat semacam penghisap udara atau sistem sirkulasi udara dan asbak. Hal tersebut dimaksudkan agar asap rokok dari ruang khusus merokok tidak bercampur dengan udara bersih yang coba dijaga bersama oleh masyarakat kampus dan umum dan kebersihan dari ruangan tersebut tetap terjaga dengan disediakannya tempat pembuangan puntung rokok.
Sasaran tempat yang akan dijadikan kawasan bebas rokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, serta tempat ibadah. Dalam peraturan rektor ini, masyarakat kampus yang terdiri dari dosen, karyawan dan mahasiswa harus mampu membangun kerjasama untuk keberhasilan dari rencana dan aturan mengenai kawasan bebas rokok dan kawasan khusus merokok ini.
Kawasan Bebas Rokok
Jauh sebelum terbentuknya peraturan rektor maupun deklarasi 9 Juni 2009, Fakultas Kedokteran telah mencanangkan kawasan bebas rokok di lingkungan kampusnya bagi masyakarakat kampus maupun umum. FKU UGM dapat dikatakan sebagai pelopor dari munculnya ide untuk menyeragamkan regulasi soal merokok di lingkungan UGM. Di pintu masuk fakultas terssebut telah dipasang tanda bahwa dilarang merokok di lingkungan kampus FK. Memang sejatinya, suatu peraturan baru akan memiliki efektifitas yang tinggi jika telah dirumuskan juga mengenai sanksi negatif bilamana terjadi pelanggaran.
Lies Sugianti, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Gizi '08 menjelaskan bahwa menurut sepengetahuannya, belum pernah ada mahasiswa, dosen, karyawan, maupun tamu yang datang, merokok di lingkungan kampusnya. Ia menyatakan bahwa, meskipun tidak ada sanksi jika dilanggar, tanda 'dilarang merokok' yang dipasang di pintu masuk telah terbukti cukup efektif menghentikan kepulan asap rokok di sekitar kampus. Jadi, asalkan ada niat, kesadaran dan kesatuan sikap dari setiap individu, mewujudkan kawasan bebas rokok di institusi pendidikan tinggi tidaklah sulit.
Selain FKU, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) juga telah secara kontinyu menerapkan peraturan rektor tentang kawasan bebas rokok. Androwi, seorang mahasiswa jurusan Akuntansi '08, sebagai seorang perokok aktif, dirinya mengaku tidak begitu sulit menyesuaikan diri di lingkungan kampus yang notaben sedikit banyak membatasi ruang gerak para perokok aktif. Ia tetap suportif dengan kebijakan kampus, meskipun tidak bebas merokok di sembarang tempat. Ditemui terpisah, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Averous, menjelaskan bahwa pihak kampusnya memang bermaksud mewujudkan lingkungan FEB sebagai kawasan bebas rokok, namun tidak serta merta kampus melarang secara keras mereka yang merokok. Menurutnya, penerapan suatu kebijakan juga harus datang dengan suatu solusi konkret. Penyediaan sarana khusus bagi mereka yang merokok adalah bentuk perhatian kampus terhadap hak perokok. Bagaimana pun, hak bagi mereka yang merokok juga tidak bisa diabaikan.
Masih Menunggu
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan universitas mengenai kawasan bebas rokok, Fakultas Hukum (FH-UGM) pun tanggap dan mulai berbenah. Hal tersebut ditandai dengan pemajangan papan-papan iklan sosial masyarakat di beberapa tempat di lingkungan FH-UGM yang dipandang memenuhi syarat sebagai tempat pemasangan tanda-tanda atau petunjuk sebagaimana dalam peraturan rektor disebutkan. Dalam iklan sosial masyarakat yang banyak digantung tersebut, tidak terkandung: larangan untuk merokok ataupun petunjuk yang menegaskan bahwa FH-UGM adalah kawasan bebas rokok. Jadi, hanya semacam ajakan untuk menghargai orang-orang yang tidak merokok.
Ketika dikonfirmasi melalui Kepala Kantor Administrasi FH-UGM UGM, Slamet Riyanta, mengenai kejelasan kebijakan kawasan bebas rokok di FH-UGM. Beliau mengatakan bahwa FH-UGM mendukung kebijakan universitas dan menghargai apa yang telah dicanangkan di lingkungan FKU. Namun FH-UGM belum menerapkan kebijakan universitas tentang kawasan bebas rokok secara penuh. Menurut beliau, FH-UGM sendiri masih menunggu sampai peraturan gubernur (pergub) DIY tentang kawasan bebas rokok berlaku.
Ketika ditanya mengenai maksud pemasangan iklan sosial masyarakat di lingkungan FH-UGM dan apakah boleh diartikan sebagai larangan merokok di kampus, beliau hanya menjawab santai bahwa papan-papan iklan sosial masyarakat tersebut hanyalah suvenir yang dibawa pulang setelah menghadiri acara tentang kesehatan. Jadi, tidak perlu diartikan macam-macam ujarnya.
Saat ini dapat dipastikan iklan sosial masyarakat yang ada di FH-UGM masih sebatas himbauan. Kawasan bebas rokok di lingkungan FH-UGM pun masih menjadi wacana.


Lia Padma,
Redaktur Kampus BPPM Mahkamah FH UGM

Senin, 29 Maret 2010

Jejak Lahirnya Kebebasan Dalam Tataran Pemikiran Manusia

Kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia merupakan hak mutlak yang seharusnya tidak dapat dibatasi. Dengan kata lain setiap orang mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam berpikir. Setiap orang berhak menentukan apa yang dipikirkannya tanpa paksaan dan tekanan sosial. Seseorang tidak berhak mengontrol apa yang dipikirkan orang lain. Seperti pendapat Immanuel Kant tentang kebebasan berpikir,
Tentu orang dapat berkata, 'Kebebasan untuk berbicara atau menulis dapat diambil dari kita oleh kekuatan lebih tinggi, tetapi tidak pernah kebebasan untuk berpikir! Tapi seberapa banyak, dan bagaimana dengan benar, akan kita pikirkan jika kita tidak berpikir, seolah-olah sama dengan orang lain, dengan siapa kita saling berkomunikasi!
- Immanuel Kant, Critique of Practical Reason .
Sayangnya, interaksi dan sosialisasi melahirkan pembatasan-pembatasan dalam kehidupan seseorang. Pembatasan-pembatasan yang ada bermula dari lingkup keluarga, sekolah, bahkan agama pun terkadang menjadi pembatasan-pembatasan orang dalam berpikir. Pembatasan-pembatasan seperti itu dialami seseorang secara tidak sadar.
Kebebasan berpikir yang secara tidak sadar telah terbatasi ini kemudian terealisasikan menjadi kemandirian bersikap dan berekspresi yang tidak benar-benar bebas dan mandiri. Hal ini menyebabkan ide-ide awal yang telah dipikirkan manusia-yang kemudian secara tidak sadar tergerus oleh batasan-batasan tak terlihat ini, tidak mampu melahirkan tindakan yang benar-benar ekspresif dari diri sendiri, tetapi hanya melahirkan tindakan yang sudah terdikte oleh ‘tangan kasat mata’ yaitu batasan-batasan yang tercipta dari hubungan interaksi manusia sebagai makhluk sosial.
Berbicara tentang kebebasan berpikir, orang akan kembali berpikir tentang zaman Rainnesance (Pencerahan). Zaman itu adalah awal di mana orang kembali berpikir mengenai rasionalitas yang mana pada abad Pertengahan lebih diisi hal-hal yang berbau agama. Di abad Pertengahan, sekalipun hal itu adalah benar, kalau tidak dinyatakan benar oleh Gereja (sebagai otoritas tertinggi) maka hal tersebut (menjadi) tidak benar. Sebagai contoh adalah teori Heliosentris yang pada awalnya dikemukakan oleh Galileo-Galilei. Otoritas Gereja menentang teori tersebut sekalipun telah diberikan data-data oleh Galileo karena menganggap bahwa teori Geosentris adalah yang benar.
Di era Renaissance inilah, semuanya berubah. Orang kembali mempertanyakan rasionalitas dan logika berpikir. Di zaman itu, semuanya dituntut memakai logika berpikir dan rasionalitas. Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai benteng tangguh untuk membatasi mitos, peran Gereja saat itu. Salah satu tokoh di dalam era ini adalah Imanuel Kant yang terkenal dengan teori rasio hukum alam dan bukunya Azas-Azas Metafisis dari Ilmu Hukum. Ia menganggap bahwa kebebasan berpikir yang dimiliki seseorang bukan hanya bebas dalam berpikir dan bertindak melainkan juga sanggup melakukannya sendiri. Dengan ia sanggup melakukannya sendiri, manusia itu terbebas dari pengaruh-pengaruh yang menekan dia dalam berpikir. Kant menekankan pentingnya akal dan keberanian dalam berpikir. Karena tanpa keberanian, orang hanya sampai tataran ide tanpa realisasi ide-idenya itu. Maka dari itu timbullah adagium “Sapere Aude!” yang artinya Beranilah menggunakan pemahaman sendiri!
Ajaran Imanuel Kant inilah yang menjadi salah satu latar belakang utama terjadinya revolusi di beberapa Negara Eropa dan Amerika, Sebab orang-orang belajar untuk melakukan suatu hal yang dipikirkannya dengan perbuatan nyata bukan hanya dengan perkataan belaka, manusia jadi memiliki kesempatan sebesar-besarnya untuk melakukan hal-hal berasas baik yang dilandasi dengan rasio, dan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk memperoleh kebebasan serta untuk memperjuangkan nasib, kehidupan serta kemakmuran masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan jaman, kebebasan berpikir dan berekspresi kini telah menjadi suatu hal mutlak dan dasariah yang patut dihormati serta dihargai di seluruh dunia. Di beberapa Negara, yang menjunjung tinggi liberalisme dan kebebasan individu, mungkin kebebasan berekspresi menjadi tangggung jawab masing-masing orang. Namun, tidak demikian halnya di Indonesia, kebebasan berekspresi tidak dapat dipisahkan dari norma norma yang ada dalam masyarakat, khususnya norma agama dan norma kesusilaan. Norma kesusilaan dan norma agama berfungsi sebagai rambu – rambu sejauh mana individu dalam masyarakat dapat mengekspresikan dirinya. Konvensi internasional, menyebutkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi beberapa syarat salah satunya, melindungi kepentingan umum atau melindungi moral serta kesehatan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa individu dapat mengekspresikan dirinya secara bebas, sejauh tidak bertentangan dengan rambu – rambu norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak merusak moral anggota masyarakat. Kebebasan berekspresi adalah hak individu, namun tiap hak pasti memunculkan tanggung jawab. Maka dari itu, dibutuhkan kedewasaan dari masing-masing individu dalam menyikapi hak yang mereka miliki tersebut. Selain itu kebebasan berpikir, bersikap dan berekspresi merupakan hak asasi manusia, yakni hak yang paling hakiki bagi manusia, oleh karena itu dibutuhkan adanya regulasi peraturan-peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpikir tersebut.

Dalam konstitusi dasar Negara kita, kebebasan berpikir dan bertindak secara tersurat dikemukakan di Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya”. Secara lebih lanjut Hak kebebasan berpikir dan bertindak ini dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi,
“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Kedua undang-undang tersebut seharusnya menjadi landasan hukum untuk masyarakat sehingga masyarakat memiliki jaminan dalam kebebasan berpikir, bersikap dan berekspresi, namun ternyata ada beberapa peraturan yang kerap kali disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpikir dan bertindak karena pasal-pasal karetnya yakni Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Rancangan Peraturan Menteri tentang konten media yang dianggap membatasi kebebasan berpikir serta berekspresi.
Lepas dari regulasi tersebut, manusia seharusnya memiliki kebebasan berpikir sebagai hak paling mendasar dalam kehidupannya. Dalam penerapannya, diperlukan sebentuk penghargaan terhadap hak tersebut dalam bentuk kebebasan yang bertanggung jawab. Karena sekali lagi, bahwa kebebasan tetap memiliki batasan-batasannya, yakni hukum positif yang berlaku di negara bersangkutan serta norma-norma sosial dan agama. Selain memperhatikan batasan-batasan tersebut, juga diperlukan adanya sikap toleran dari setiap warga negara terhadap pendapat, sikap, dan aktivitas orang atau kelompok lain yang berseberangan dengan dirinya. Sehingga kebebasan tersebut tidak disalah gunakan dan akhirnya menimbulkan akibat-akibat yang malah menjajah kebebasan serta kepentingan orang lain.

Dengan adanya jaminan hukum terhadap kebebasan berpikir, bersikap, dan berekspresi yang tentunya tetap menaati rambu-rambu yang ada, sudah seharusnya sebagai insan yang merdeka, kita benar-benar memerdekakan pikiran kita untuk bersikap dan berekspresi secara mandiri. Tidak terkungkung dengan mainstream yang ada. Seperti para musisi yang memilih untuk tetap secara mandiri berdialektika dengan melodi yang ia pilih walau tak seirama dengan permintaan pasar, terus berkarya dengan benar-benar memerdekakan diri mereka. Merdeka seutuhnya.

KEBEBASAN YANG MELAHIRKAN IDENTITAS

Berpijak dalam ranah hukum, tanpa mengenyampingkan kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang disekitar kehidupan para muda Indonesia yang kerap bergeliat dalam aneka pendapat dan pandangan, ragam cerita pun hadir didalamnya. Rantai Tirani sedikit demi sedikit mulai merenggang walau belum hapus sepenuhnya. Setidaknya, penyamaran ini terjadi karena lahirnya kesadaran manusia untuk memahami ‘kelebihan’-nya sebagai mahkluk berakal.
Pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan yang bebas (tidak terperangkap) oleh apapun, terlebih lagi kehendak manusia lain. Ia bebas atas hidupnya, Ia bebas atas dunianya, selebihnya ia bebas atas fikirannya.
Tidak ada batas bagi seseorang untuk berfikir. Karena fikiran dan dunia konstruksi idea adalah sepenuhnya milik si empunya. Berbeda dengan cara bersikap, akan lahir reaksi untuk setiap aksi. Tidak ada keterampilan fisiologis yang lebih penting daripada kemampuan untuk mendorong kita; artinya, kapasitas untuk menguasai dorongan kita dan berfikir sebelum bertindak (Goleman, Emotional Intelligence).
Kebebasan berfikir yang diintegrasikan dengan rasionalitas, kognifitas dan moralitas mampu menciptakan sebuah karya. Karya akan mengandung nilai unik ketika sebuah karya memiliki identitas yang kuat. Identitas bersifat khas, maka kekhasan itu akan lahir ketikan si empunya memiliki independensi untuk mengeksekusi konstruksi ideanya dengan caranya sendiri, dengan cara yang benar tentunya.
Dalam tataran hukum, kebebasan berfikir yang diselarasakan independensi menjadi ’resep’ yang penting bila dikaitkan dengan kualitas para catur wangsa. Indepedensi dalam tataran lembaga sudah diatur dalam suatu sistem yang termuat dalam regulasi, namun apa yang bisa dijadikan pegangan atas keindependensian pribadi pelakunya?
Pertukaran informasi terfasilitasi dengan moderenitas teknologi. Begitu mudahnya membentuk opini publik untuk menyatakan ’benar-salah’ atas problematikan politik dan hukum yang ada melalui media informasi yang semakin beragam. Eksekusi ’benar-salah’ ini terkadang tidak didasari atas kepemahaman masyarakat atas masalah yang bersangkutan, di sinilah independensi berfikir yang diramu dengan kognitifitas, rasionalitas dan moralitas dibutuhkan oleh para penegak hukum. Kemampuan mereka untuk tetap melahirkan kebenaran atas ilmu yang mereka miliki dan kesesuaian atas social values untuk menciptakan sebuah keadilan dalam landasan hukum yang tepat.
Tidak hanya penegak hukum, pemangku amanah rakyat yang mereka banggakan dengan sebutan ’wakil rakyat’ dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, bisa dibilang mengalami krisis independensi berfikir. Hal ini terlihat dalam pemungutan suara Panitia Khusus Kasus Century lalu. Bagaimana setiap suara yang terhitung menjadi ’bahan rekaan’ berdasakan jumlah koalisi. Disini dapat dilihat bahwa lagi-lagi kebebasan berfikir tersekat oleh mandat yang pada akhirnya memangkas independensi berfikir pribadi.
Di Tataran sosial, kebebasan berfikir yang dijalinkan dengan Independensi berkarya masih dapat melegakan dada. Tanda kehidupan kebebasan berfikir sering dikaitkan dengan (masih) adanya komunitas pelaku seni yang melahirkan karyanya dalam bungkus yang ”beridentitas” bukan sekedar bungkus yang diminta pasar. Dari hal ini dapat dianalogikan bahwa pergerakan musik ataupun perfileman indie (dari kata indipennden) adalah sebuah manifesto dari semangat kemerdekaan berpikir yang senantiasa diusung oleh golongan pemuda.
Donald CYR di dalam bukunya yang berjudul Seni Berfikir Global menuliskan bahwa masing-masing jenis kepribadian mempunyai kebaikan dan keburukan. Masing-masing dipengaruhi oleh keadaan, situasi dan waktu negosiasi. Intinya di sini adalah bukan untuk menonjolkan satu jenis kepribadian atas yang lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa negosiasi yang sukses tergantung pada pengakuan atas kepribadian yang berbeda.
Di sinilah titik tembak peramuan kebebasan berfikir dan independensi dalam melahirkan sebuah bangsa dengan mentalitas trendseter bukan follower. Mentalitas yang kuat dan beridentitas. Bangsa yang bebas dan tak terkekang dalam ber-idea yang pada akhirnya melahirkan sebuah masyarakat yang kritis, moderat dan kreatif namun tetap bertanggung jawab.